Jakarta, 16 Oktober 2026 – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Closed-Door Discussion bersama sejumlah otoritas keuangan dan lembaga pengelola dana haji dari berbagai negara pada Jumat (16/10/2026). Diskusi yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), National Hajj Commission of Nigeria (NAHCON), Lembaga Tabung Haji Malaysia, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB), serta perwakilan Islamic Financial Services Board (IFSB).
Pertemuan tersebut membahas pentingnya pengembangan kerangka prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan karakteristik pengelolaan dana haji. Para peserta saling bertukar pandangan dan pengalaman mengenai tata kelola, pengawasan, serta pengelolaan risiko untuk memastikan dana haji tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan jemaah.
Salah satu topik yang menjadi perhatian dalam diskusi ini adalah pentingnya pengembangan standar tata kelola yang secara khusus mempertimbangkan karakteristik dana haji. Selama ini, lembaga pengelola dana haji di berbagai negara memiliki sistem, regulasi, dan mekanisme pengawasan yang berbeda. Meski demikian, seluruh lembaga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dana dan kepercayaan jemaah.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, menekankan pentingnya penguatan tata kelola sebagai landasan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji di tengah perbedaan sistem yang diterapkan di masing-masing negara.
“Meskipun setiap negara memiliki mandat, regulasi, dan model pengelolaan dana haji yang berbeda, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola yang berlandaskan prinsip amanah, integritas, dan akuntabilitas, serta mampu melindungi kepentingan jemaah haji saat ini maupun generasi mendatang,” ujar Acep.
Dalam diskusi tersebut, prinsip Basel yang selama ini menjadi acuan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan turut menjadi salah satu referensi. Namun, penerapannya pada pengelolaan dana haji perlu disesuaikan karena dana haji memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda dengan dana yang dikelola lembaga keuangan komersial.
Pembahasan juga mencakup usulan pengembangan Hajj Fund Governance and Prudential Standard, sebuah kerangka yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat pengelolaan dana haji. Kerangka ini menitikberatkan pada empat aspek, yakni perlindungan dan ketahanan dana, pengawasan terhadap tata kelola dan manajemen risiko, transparansi informasi kepada publik, serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi para profesional yang terlibat dalam pengelolaan dana haji.
Selain aspek pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam diskusi. Kompetensi pengelola dinilai memiliki peran penting dalam memastikan setiap keputusan investasi dan pengelolaan risiko dilakukan secara profesional, dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dan kepentingan jemaah.
Kehadiran otoritas keuangan dan lembaga pengelola dana haji dari berbagai negara memberikan kesempatan untuk saling mempelajari pendekatan yang telah diterapkan di masing-masing lembaga. Pertukaran pengalaman ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai pengembangan standar tata kelola yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan dana haji.
Bagi BPKH, pengelolaan dana haji bukan hanya berkaitan dengan upaya memperoleh hasil investasi yang optimal, tetapi juga bagaimana menjaga keamanan dana, memastikan ketersediaan likuiditas, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut menjadi penting mengingat dana yang dikelola merupakan amanah jemaah untuk menunaikan ibadah haji.
Penyelenggaraan forum ini sekaligus menegaskan peran aktif BPKH dalam mendorong kolaborasi internasional untuk memperkuat tata kelola keuangan haji. Dengan mempertemukan otoritas keuangan dan lembaga pengelola dana haji dari berbagai negara, BPKH berupaya memperluas pertukaran pengetahuan dan membuka peluang pengembangan standar pengelolaan dana haji yang lebih baik. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BPKH untuk terus menjaga amanah pengelolaan keuangan haji secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan mengutamakan keamanan dana serta kepentingan jemaah haji saat ini maupun generasi mendatang.
Baca juga: Toward a Dedicated Prudential Framework for Hajj Fund Management Institutions
